Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan ata Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

I. Izin Mendirikan Bangunan Berusaha

  1. Fotokopi KTP Pemohon /Pimpinan Perusahaan;
  2. Fotokopi KITAS untuk pemohon (WNA);
  3. Perizinan  Berusaha yang diterbitkan melalui OSS;
  4. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan;
  5. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  6. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  7. Data kondisi atau situasi tanah;
  8. Fotocopy Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);
  9. Surat Pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
  10. Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun berjalan, dikecualikan untuk Fasum dan proyek pemerintah;
  11. Data pemilik Bangunan Gedung;
  12. Rencana teknis Bangunan Gedung paling sedikit memuat: rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas.
  13. Denah Lokasi dilengkapi titik koordinat;
  14. Pertimbangan Teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Sekadau;
  15. Bukti Pembayaran Retribusi;
  16. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik perusahaan.

II. Izin Mendirikan Bangunan Non Berusaha

  1. Fotokopi KTP;
  2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan;
  3. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  4. Data kondisi atau situasi tanah;
  5. Fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);
  6. Surat Pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
  7. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  8. Fotokopi Lunas PBB Tahun berjalan, dikecualikan untuk Fasum dan proyek pemerintah;
  9. Data pemilik Bangunan Gedung;
  10. Rencana teknis Bangunan Gedung paling sedikit memuat: rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas;
  11. Denah Lokasi dilengkapi titik koordinat;
  12. Pertimbangan Teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Sekadau;
  13. Bukti Pembayaran Retribusi;
  14. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik.



3.


Mekanisme dan Prosedur

I. Izin Mendirikan Bangunan Berusaha

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen secara Online Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id);
  4. DPMPTSPTK melakukan verifikasi persyaratan administrasi;
  5. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, untuk selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi tata ruang dan pengesahan  Rencana teknis Bangunan Gedung.  Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
  6. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan  Kabupaten Sekadau Melakukan Survey Lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS berdasarkan hasil BAP ;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi dari OSS.

II. Izin Mendirikan Bangunan Non Berusaha

  1. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen secara Online  Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id);
  2. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi persyaratan administrasi;
  3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi tata ruang dan pengesahan  Rencana teknis Bangunan Gedung.  Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
  4. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan  Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  5. Berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Menerbitkan IMB atau membuat surat penolakan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan alasan.


4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  30 (Tiga Puluh) Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  Sesuai Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Sekadau No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

6.

Produk Pelayanan

  Izin Mendirikan Bangunan

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 24, 2019

Telah dibaca sebanyak : 236 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali