Izin Operasional Puskesmas



Izin Operasional Puskesmas

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;
  7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
  1. 2.
  1. Persyaratan Pelayanan

Baru  :

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
  2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
  3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Surat keputusan dari Bupati Sekadau  terkait kategori Puskesmas;
  6. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
  7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian;
  8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan.


Perpanjangan :

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
  2. SK Izin yang lama;
  3. Sertifikat Akreditasi.
  4. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan.

3.

Mekanisme dan Prosedur

  1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
  2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk dilakukan verifikasi;
  3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;
  4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau;
  5. Berdasarkan  BAP Teknis, jika permohonan disetujui maka perizinan diproses. Jika permohonan ditolak maka disiapkan surat pengembalian dokumen kepada pemohon;
  6. Pemrosesan Front Office;
  7. Pemrosesan Back Office;
  8. Tanda Tangan SK oleh Kepala Dinas
  9. Penyerahan izin diloket 3.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  14 (Empat belas) Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  Dokumen Izin Operasional Puskesmas

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 24, 2019

Telah dibaca sebanyak : 169 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali