Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.



Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
  4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

Persyaratan Administrasi  :

  1. Fotokopi KTP Pemohon /Pimpinan Perusahaan;
  2. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan Khusus di bidang Pelabuhan Penyeberangan.
  3. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan;
  4. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada;
  5. SK Penetapan Lintas Penyeberangan;
  6. Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;
  7. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan.
  8. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  9. Melampirkan komitmen pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau Fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
  10. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  11. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.

Persyaratan Teknis :

  1. Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur terkait keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi;
  2. Bukti kesesuaian dengan RIPN;
  3. Studi Kelayakan memuat pertimbangan:
  4. aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, hidrooceanografi, topografi, bathimetri dan geoteknik);
  5. aspek ekonomis dan finansial;
  6. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan;

Pembangunan :

  1. Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;
  2. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan
  3. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  4. Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin;
  5. Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup;
  6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;
  7. Hasil kajian terhadap batas- batas DLKr dan DLKp Pelabuhan;
  8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Penyeberangan
  9. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;
  10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
  11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;
  12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
  13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal;
  14. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana;
  15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;
  16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan;
  17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;
  18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.

3.

Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
  5. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5  Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  Dokumen Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.

 

 

 


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 24, 2019

Telah dibaca sebanyak : 194 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali