Izin Usaha Industri (IUI)



Izin Usaha Industri (IUI)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor   64/H-Ind/Per/7/2016 Tentang Besaran  Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai  Investasi Untuk Klasifikasi  Usaha;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor  38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15  Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Baru :

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  2. Nomor Induk  Berusaha (NIB);
  3. Memiliki Akun SIINas;
  4. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pembinaan Kawasan Industri;
  5. Notifikasi penyampaikan data industri.
  6. Izin Lokasi yang berlaku efektif;
  7. Sertifikat Laik Hygiene Pangan (untuk industri Makanan dan Minuman);
  8. Izin Lingkungan yang berlaku efektif;
  9. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  10. Melampirkan komitmen pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau Fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
  11. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  12. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan;
  13. Persyaratan lain berdasarkan lokasi kegiatan industri dan jenis industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


Perubahan :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  2. Nomor Induk  Berusaha yang  diterbitkan melalui OSS;
  3. Data Perubahan;
  4. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pembinaan Kawasan Industri;
  5. Notifikasi penyampaikan data industri.
  6. Izin Lokasi yang berlaku efektif;
  7. Izin Lingkungan yang berlaku efektif;
  8. Notifikasi  permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas;
  9. Sertifikat Laik Hygiene Pangan (untuk industri Makanan dan Minuman);
  10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.
  11. Persyaratan lain berdasarkan lokasi kegiatan industri dan jenis industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

Mekanisme dan Prosedur

Baru :

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
  4. Pemohon Mengajukan Akun SIINas melalui : https://siinas.kemenperin.go.id.
  5. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan melalui SIINas.
  6. Pemohon menyampaikan data industri melalui SIINas;
  7. Setelah pembangunan sarana dan prasana selesai dilaksanakan dan persyaratan point 1 s/d 7 terpenuhi pemohon mengajukan pemeriksaaan lapangan melalui SIINas;
  8. Setelah mendapat notifikasi dari SIINas  Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Pemeriksaaan lapangan ke tempat Lokasi Usaha. Dan akan dibuat berita acara pemeriksaan;
  9. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau mengunggah BAP dan bukti pendukung melalui SIINas;
  10. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
  11. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  12. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  13. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

Perubahan :

  1. Pemohon mengajukan Perubahan IUI melalui SIINas.
  2. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan melalui SIINas.
  3. Pemohon menyampaikan data industri melalui SIINas;
  4. Pemohon mengajukan pemeriksaaan lapangan melalui SIINas;
  5. Setelah mendapat notifikasi dari SIINas  Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Pemeriksaaan lapangan ke tempat Lokasi Usaha. Dan akan dibuat berita acara pemeriksaan;
  6. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau mengunggah BAP dan bukti pendukung melalui SIINas;
  7. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
  8. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5  Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  Dokumen Izin Usaha Industri

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 25, 2019

Telah dibaca sebanyak : 476 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali