Izin Usaha Jasa Konstruksi



Izin Usaha Jasa Konstruksi

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
  2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Nasional;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
  8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.


2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  3. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  4. Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  5. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  6. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik.

I. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)

A. Pendaftaran Baru :

  1. Pernyataan pemenuhan komitmen TDUP;
  2. TDUP berdasarkan komitmen yang diterbitkan melalui OSS;
  3. Untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8;
  4. Untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5;
  5. Berita Acara /Rekomendasi  verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK dari Dinas PUPR Kabupaten Sekadau;

B. Pencabutan :

  1. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  3. Surat pernyataan telah memenuhi Pemenuhan kewajiban perpajakan;
  4. Surat pernyataan telah memenuhi Pemenuhan kewajiban  pembayaran utang;
  5. Pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
  6. Rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal;
  7. Berita Acara /Rekomendasi  verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK dari Dinas PUPR Kabupaten Sekadau;

II. Izin Usaha Jasa Konstruksi 

A. Pendaftaran Baru :

  1. Pernyataan pemenuhan komitmen IUJK;
  2. IUJK berdasarkan komitmen yang diterbitkan melalui OSS;
  3. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  4. Surat Pernyataan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU dan PJTBU pada badan usaha Jasa Konstruksi lain pada waktu yang bersamaan;
  5. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga sesuai dengan penanggungjawab teknis SBUnya;
  6. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
  7. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
  8. Berita Acara /Rekomendasi  verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK dari Dinas PUPR Kabupaten Sekadau;

B. Pencabutan :

  1. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  3. Surat pernyataan telah memenuhi Pemenuhan kewajiban perpajakan;
  4. Surat pernyataan telah memenuhi Pemenuhan kewajiban  pembayaran utang;
  5. Pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
  6. Rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal;

  7. Berita Acara /Rekomendasi  verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK dari Dinas PUPR Kabupaten Sekadau;

3.

Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB;
  4. Pemohon mengajukan penerbitan TDUP/IUJK dengan komitmen melalui lembaga OSS;
  5. Pemohon menyampaikan Pemenuhan Komitmen kepada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
  6. DPMPTSPTK dan Dinas PUPR berkoordinasi untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-undangan;
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5 (lima) Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  TDUP/IUJK berlaku efektif.

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 25, 2019

Telah dibaca sebanyak : 195 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali