Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT)



Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  3. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor  14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;

2.

Persyaratan Pelayanan

A. IUPPT yang berdiri sendiri:

  1. Mengisi formulir permohonan izin yang bermaterai Rp. 6.000,- dilengkapi dengan persyaratan :
  2. Fotocopy KTP Pimpinan/ Penanggungjawab;
  3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instasi yang berwenang;
  4. Fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
  5. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Fotokopi akta pendirian dan / atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; 
  7. Fotokopi KTP penanggungjawab;
  8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.

B. IUPPT yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain:

  1. Mengisi formulir permohonan izin yang bermaterai Rp. 6.000,- dilengkapi dengan persyaratan :
  2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instasi yang berwenang;
  3. Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
  4. Fotokopi akta pendirian dan / atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  5. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern; 
  6. Fotokopi KTP penanggungjawab;
  7. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dilampiri KTP pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon);

3.

Mekanisme dan Prosedur

  1. Pengambilan formulir dan informasi permohonan  di loket  front office (FO);
  2. Pengajuan berkas permohonan untuk dilakukan verifikasi di loket front office (FO);
  3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon oleh petugas front office (FO);
  4. Berkas yang telah diverifikasi oleh front office dilanjutkan pemrosesannya oleh petugas Back Office (BO);
  5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSPTK bersama dengan Tim Teknis untuk menentukan memenuhi syarat atau tidaknya usaha/kegiatan untuk dikeluarkan izin dan dibuatkan BAP Tim Teknis yang diketahui atasan langsung Tim Teknis ( apabila diperlukan );
  6. Berdasarkan  BAP Teknis, jika permohonan disetujui maka perizinan diproses. Jika permohonan ditolak maka disiapkan surat pengembalian dokumen kepada pemohon. Jika permohonan disetujui dengan syarat maka disampaikan surat kepada pemohon untuk segera memenuhi syarat yang ditentukan agar proses perizinan dapat dilanjutkan;
  7. Permohonan perizinan yang telah disetujui untuk dapat diterbitkan dilanjutkan prosesnya dan dilakukan pencetakan sertifikat izin;
  8. Penyerahan sertifikat izin  oleh petugas Front Office (FO).

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5  Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  Sertifikat Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT)

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 24, 2019

Telah dibaca sebanyak : 151 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali