Izin Usaha Perkebunan (IUP)



Izin Usaha Perkebunan (IUP)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  3. Fotokopi Izin Lokasi dengan Peta lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  4. Fotokopi Izin Lingkungan;
  5. Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  6. Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  7. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik perusahaan.

A. Khusus Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan 

  1. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari DKP3 Kabupaten Sekadau;
  2. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
  3. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  4. Hak Guna Usaha (HGU);
  5. Pernyataan mengenai:
  6. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:
  7. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan
  8. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  9. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  10. rencana pengolahan hasil;
  11. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  12. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan
  13. melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan;
  14. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 

  1. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari DKP3 Kabupaten Sekadau;
  2. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
  3. Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku;
  4. Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh perseratus) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
  5. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
  6. Hak Guna Bangunan; dan
  7. Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.

C. Khusus Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan :

  1. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari DKP3 Kabupaten Sekadau;
  2. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
  3. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  4. Hak Guna Usaha;
  5. Pernyataan mengenai:
  6. rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan:
  7. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
  8. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  9. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  10. rencana kerja pembangunan unit pengolahan;
  11. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman; karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
  12. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  13. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
  14. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan 

  1. Pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
  2. Peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman;
  3. Pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan
  4. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

3.

Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha dengan membuat hasil pemeriksaan lapangan untuk disampaikan kepada DPMPTSPTK.
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5 Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  Dokumen Izin Usaha Perkebunan

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 25, 2019

Telah dibaca sebanyak : 162 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali