Izin Usaha Tanaman Pangan



Izin Usaha Tanaman Pangan

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan / Penanggung jawab Perusahaan;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  3. Izin Lingkungan;
  4. Izin lokasi  yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  5. Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  6. Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan; Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik perusahaan.

Khusus Persyaratan Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan:

  1. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
  2. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
  3. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  4. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
  5. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  6. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.



Khusus Persyaratan Izin Usaha Penanganan Pasca panen Tanaman Pangan :

  1. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
  2. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  3. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
  4. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati;
  5. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
  6. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  7. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Khusus Persyaratan Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan Dan Penanganan Pasca Panen:

  1. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
  2. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  3. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
  4. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Sekadau;
  5. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
  6. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  7. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

3.

Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau, untuk selanjutnya disampaikan kepada Instansi Terkait;
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha dengan membuat hasil pemeriksaan lapangan untuk disampaikan kepada DPMPTSPTK.
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5 Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-


6.

Produk Pelayanan

  Dokumen Izin Usaha Tanaman Pangan

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 24, 2019

Telah dibaca sebanyak : 113 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali