Pelayanan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Fakir Miskin Pedesaan



STANDAR PELAYANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA ( KUBE ) FAKIR MISKIN PEDESAAN

NO
KOMPONEN
 URAIAN

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  4. Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
2.

Produk Layanan

Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Fakir Miskin Pedesaan.

3.

Persyaratan KUBE












Proposal usulan Kelompok Usaha Bersama yang memuat
  1. Dasar pemikiran/Latar belakang berdirinya KUBE.
  2. Maksud dan Tujuan.
  3. Susunan pengurus KUBE yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, KUBE (Total anggota kelompok minimal 10 orang).
  4. Usulan kebutuhan kelompok.
  5. Daftar hadir rapat dan tanda tangan anggota kelompok KUBE.
  6. Proposal ditanda-tangani oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara KUBE dan disetujui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat.
  7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing anggota kelompok.
  8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota kelompok.
  9. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Camat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, jika anggota kelompok tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  10. Surat pengantar Proposal dari Camat.
  11. Memiliki lahan sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Kades dilengkapi foto.
4.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon ( calon penerima bantuan KUBE )mengajukan Proposal Kelompok Usaha Bersama Ke Dinas Sosial PPPA Kab. Sekadau Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin.
  2. Petugas administrasi meregistrasi dan pengecekan kelengkapan Proposal pengajuan KUBE.
  3. Petugas administrasi meneruskan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Pedesaan.
  4. Verifikasi  Proposal pengajuan KUBE Tahap kedua oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Pedesaan.
  5. Kepala Seksi meneruskan kepada Kepala Bidang untuk pengambilan keputusan atas pengajuan proposal.
  6. Kepala Bidang menerusakan ke Kepala Dinas Sosial, PP dan PA Kab. Sekadau untuk persetujuan proposal KUBE.
  7. Kepala Dinas memberikan surat rekomendasi atas persetujuan proposal KUBE kepada kepala Bidang untuk pencairan bantuan KUBE.
  8. Verifikasi dan validasi anggota kelompok kelapangan dilaksanakan oleh kepala Bidang dan kepala Seksi beserta staf teknis kantor guna memperoleh informasi keberadaan setiap anggota kelompok KUBE.
  9. Melaksanakan pelatihan bimbingan teknis Kepada anggota kelompok KUBE.
  10. Melaksanakan sosialisasi / pertemuan kelompok KUBE dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin.
  11. Administrasi penyelesaian berkas proposal kelompok sekaligus membuat SK kelompok yang di setujui oleh Bupati Sekadau.
  12. Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh pihak ke tiga dan diserahkan langung ke kelompok dan di dampingi oleh tim dari Dinas SosialPPPA Bidang terkait.
  13. Monitoring dan Evaluasi kelapangan kepada KUBE yang telah mendapatkan bantuan ( tiga bulan kedepan ).
  14. Membuat laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dari lapangan terhadap KUBE yang di anggap berhasil sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas. 
5.

Jangka Waktu penyelesaian

Proses penyaluran bantuan kurang lebih 1(satu) bulan.

6.

Biaya / Tarif

Seluruh proses pengajuan sampai pengaluran tidak di pungut biaya/GRATIS.

7.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Email :

Telpon/SMS/WhatsApp

Rusli : 081254618765

Posted in Dinas Sosial PP dan PA on Jul 02, 2019

Telah dibaca sebanyak : 216 kali

Tags: Dinas Sosial PP dan PA

Kembali