Sertifikat Laik Fungsi



Sertifikat Laik Fungsi

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Permen Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :


1. SLF Berusaha

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  2. Nomor Induk Berusaha;
  3. Fotokopi Izin Lokasi;
  4. Fotokopi Izin Lingkungan;
  5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
  6. Gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
  7. Pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi;
  8. Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung;
  9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik perusahaan diatas materai Rp 6.000,-;

2. SLF Non Berusaha

  1. Fotocopy KTP
  2. Fotokopi Izin Lingkungan
  3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.
  4. Gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
  5. Pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi;
  6. Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung;
  7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik.

3.

Mekanisme dan Prosedur

I. SLF Berusaha

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen secara Online  Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id);
  4. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi persyaratan administrasi;
  5. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi tata ruang dan pengesahan  Rencana teknis Bangunan Gedung.  Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
  6. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan  Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.


II. SLF Non Berusaha

  1. Pemohon melakukan Permohonan dan Pemenuhan Komitmen secara Online  Melalui SIMBG (simbg.pu.go.id);
  2. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi persyaratan administrasi;
  3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi tata ruang dan pengesahan  Rencana teknis Bangunan Gedung.  Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
  4. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan  Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  5. Berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau menerbitkan SLF atau membuat surat penolakan Permohonan SLF dengan alasan sesuai hasil pemeriksaan;

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

   3 (Tiga) Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

   0,-

6.

Produk Pelayanan

   Sertifikat Laik Fungsi

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 24, 2019

Telah dibaca sebanyak : 135 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali