Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)



Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.77 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Sektor Perdagangan;
  4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau dengan Melampirkan :

A. SIUP Umum :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan/Pemilik;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS);
  3. Izin Lokasi dari OSS dan berlaku efektif
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Jika diperlukan;
  5. SPPL;
  6. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  7. Melampirkan komitmen pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  atau Fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
  8. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.

B. Toko Swalayan yang berdiri Sendiri :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
  3. Izin Lokasi;
  4. Izin lingkungan;
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  7. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
  8. Rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  9. Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  10. Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  11. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  12. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.

C. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain :

  1. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
  2. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
  3. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin Bangunan/Kawasan lain tempat berdirinya Toko Swalayan;
  4. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; Fotokopi  Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD) tahun terakhir;
  5. Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  6. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.

D. Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
  3. Izin Lokasi;
  4. Izin lingkungan;
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  7. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  8. Rekomendasi dari instansi yang berwenang; Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  9. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
  10. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan.

3.

Mekanisme dan Prosedur

Baru :

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau;
  5. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas KUKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
  6. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

  5  Hari Kerja

5.

Biaya /Tarif

  0,-

6.

Produk Pelayanan

  Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

7.

Penangan Pengaduan, saran dan masukan

  1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
  2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
  3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
  4. Petugas Loket Pengaduan.


Posted in Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja on Oct 25, 2019

Telah dibaca sebanyak : 132 kali

Tags: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

Kembali