• Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Formasi Tertentu

    Diposting tanggal : 24-Jun-2021

    Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Formasi Tertentu

    NO

    KOMPONEN

    U R A I A N

    1.

    Persyaratan


    1. Fotocopy identitas pemohon
    2. Fotocopy PBB/STTS terbaru
    3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
    4. Fotocopy NPWP
    5. Fotocopy Izin Lokasi dan site plan
    6. Identitas pemohon/ badan usaha, alamat. Bidang usaha dan nama penanggung jawab kegiatan
    7. Akta pendirian badan usaha
    8.  Dokumen Kajian pembuangan air limbah ke formasi tertentu

    2.

    Sistem, Mekanisme  dan Prosedur

    1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan dokumen kajian di loket / meja pelayanan Dinas LH
    2. Pemeriksaan administratif Dokumen Kajian pembuangan air limbah ke formasi tertentu serta memberikan tanda bukti dan memberikan pernyataan kelengkapan administratif atas dokumen kajian atau berkas tidak lengkap akan di kembalikan ke pelaku usaha
    3. Peninjauan atau survei kelapangan
    4. Tidak sesuai dengan dokumen, dikembalikan ke pemohon dan harus diperbaiki sesuai dengan keadaan real yang ada dilapangan
    5. Sesuai dengan dokumen pemohon
    6. Penilaian substansi Dokumen Kajian
    7.  Penerbitan surat persetujuan teknis pembuangan air limbah ke formasi tertentu

    3.

    Jangka Waktu Pelayanan

    • 2 Hari Kerja (Pemeriksaan dokumen Kajian)
    • 30 Hari Kerja (Penilaian sampai dengan Penerbitan Persetujuan Teknis)

    4.

    Biaya / Tarif

    Rp.  0,-  /  TANPA BIAYA

    5.

    Produk Pelayanan

    surat persetujuan teknis pembuangan air limbah untuk ke formasi tertentu

    6.

    Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

    1. Telepon (0858-4547-0341) 
    2. Formulir dan Kotak Pengaduan
    3. TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR
    4. Email (dlhsekadau@gmail.com)
    5. Petugas Pelayanan Pengaduan Willy Candra Wijaya, SKM
    7.
    Dasar Aturan
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan


  • Penerbitan Surat Kelayakan Operasional

    Diposting tanggal : 24-Jun-2021

    PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL

    NO

    KOMPONEN

    U R A I A N

    1.

    Persyaratan


    Pelaku usaha menyampaikan laporan yang dilengkapi dengan dokumen :

    1. Perizinan Berusaha
    2. Persetujuan Lingkungan
    3. Persetujuan Teknis
    4. Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
    5. Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (quality assurance/quatity control) mengenai tata cara uji Air limbah
    6.  Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan

    2.

    Sistem, Mekanisme  dan Prosedur

    1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan laporan di loket / meja pelayanan Dinas LH
    2. Pemeriksaan administratif laporan serta memberikan tanda bukti dan memberikan pernyataan kelengkapan administratif atas laporan atau berkas tidak lengkap akan di kembalikan ke pelaku usaha
    3. Peninjauan atau survei kelapangan
    4. Tidak sesuai dengan laporan, dikembalikan ke pemohon dan harus diperbaiki sesuai dengan keadaan real yang ada dilapangan
    5. Sesuai dengan dengan laporan pemohon
    6. Pemeriksaan substansi laporan
    7.  Penerbitan surat kelayakan operasional

    3.

    Jangka Waktu Pelayanan

    • 5 Hari Kerja (verifikasi kelapangan)
    • 3 Hari Kerja (Penerbitan SLO)

    4.

    Biaya / Tarif

    Rp. 0,-  /  TANPA BIAYA

    5.

    Produk Pelayanan

    Surat Kelayakan Operasional

    6.

    Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

    • Telepon (0858-4547-0341) 
    • Formulir dan Kotak Pengaduan
    • TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR
    • Email (dlhsekadau@gmail.com)
    •  Petugas Pelayanan Willy Candra Wijaya, SKM
    7.
    Dasar Aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan


  • Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

    Diposting tanggal : 24-Jun-2021

    Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

    NO

    KOMPONEN

    U R A I A N

    1.

    Persyaratan


    1. Fotocopy identitas pemohon
    2. Fotocopy PBB/STTS terbaru
    3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
    4. Fotocopy NPWP
    5. Fotocopy Izin Lokasi dan site plan
    6. Identitas pemohon/ badan usaha, alamat. Bidang usaha dan nama penanggung jawab kegiatan
    7. Akta pendirian badan usaha
    8.  Dokumen Kajian pemenuhan baku mutu emisi

    2.







    Sistem, Mekanisme  dan Prosed

    1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan arahan penyusunan dokumen lingkungan di loket / meja pelayanan Dinas LH
    2. Pemeriksaan administratif Dokumen Kajian pemenuhan baku mutu emisi serta memberikan tanda bukti dan memberikan pernyataan kelengkapan administratif atas dokumen kajian atau berkas tidak lengkap akan di kembalikan ke pelaku usaha
    3. Peninjauan atau survei kelapangan
    4. Tidak sesuai dengan dokumen, dikembalikan ke pemohon dan harus diperbaiki sesuai dengan keadaan real yang ada dilapangan
    5. Sesuai dengan dengan dokumen pemohon
    6. Pemeriksaan substansi dokumen kajian
    7.  Penerbitan surat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi

    3.

    Jangka Waktu Pelayanan

    • 2 Hari Kerja (Pemeriksaan dokumen Kajian)
    • 30 Hari Kerja (Penilaian sampai dengan Penerbitan Persetujuan Teknis)

    4.

    Biaya / Tarif

    Rp.  0,-  /  TANPA BIAYA

    5.

    Produk Pelayanan

    surat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi

    6.

    Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

    • Telepon (0858-4547-0341) 
    • Formulir dan Kotak Pengaduan
    • TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR
    • Email (dlhsekadau@gmail.com)
    • Petugas Pelayanan Willy Candra Wijaya, SKM
    7.
    Dasar Aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan


  • Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Melapor Ormas

    Diposting tanggal : 18-Jun-2021

    STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN MELAPOR ORMAS

    Dasar

    Hukum

    1.

    Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik


    2.

    Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik


    3.

    Keputusan Bupati Sekadau Nomor 210/36/BKBP/I/2021 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2021


    4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau

    5.  Peraturan Bupati Sekadau Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau


    No.

    KOMPONEN

    URAIAN

    1.

    Produk Layanan

     Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol

    2.

    Persyaratan Pelayanan
    1. Surat Pengantar Pemberitahuan Keberadaan Ormas ditujukan kepada Bupati Sekadau Up.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau
    2. Surat Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari KEMENKUMHAM RI/Pemerintah
    3. SK Susunan Pengurus di Daerah
    4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas
    5. Biodata pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara)
    6. Pas foto pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara)
    7. Foto copy KTP pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara)
    8. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas
    9. NPWP atas nama Ormas
    10. Foto kantor/sekretariat Ormas
    11. Keabsahan kantor/sekretariat Ormas dengan melampirkan bukti kepemilikan/surat ijin kontrak/ijin pakai dari pemilik bangunan

    3.

    Sistem Mekanisme dan Prosedur

    1. Pemohon mengisi buku tamu dan menyampaikan berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas
    2. Staf Analis menerima berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas dan  mengagendakan di surat masuk serta menyertakan lembar disposisi dan menyampaikan ke Kasubbid Ormas
    3. Kasubbid Ormas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan serta menyampaikan ke Kabid
    4. Kabid menelaah berkas proposal permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas yang sudah diverifikasi dan diperiksa Kasubbid
    5. Kabid memerintahkan Kasubbid dan Staf Analis membuat draf surat Keterangan Melapor (bagi ormas berbadan hukum) atau Surat Keterangan Pemberitahuan Keberadaan Ormas (bagi ormas yang tidak berbadan hukum)
    6. Kabid Memeriksa dan memaraf draft surat keterangan keberadaan Ormas yang telah dibuat Kasubbid Ormas dan Staf Analis

    7. Mengajukan draft surat Surat Keterangan keberadaan ormas beserta berkas persyaratan kepada Sekretaris untuk diparaf
    8. Menandatangani draft surat Surat Keterangan keberadaan Ormas
    9. Memberikan nomor surat Surat Keterangan Keberadaan Ormas
    10. Memperbanyak serta mengesahkan/memberi stempel pada Surat Keterangan Keberadaan Ormas
    11. Menyerahkan Surat Keterangan Keberadaan Ormas kepada Pemohon dan pihak terkait lainnya sesuai tembusan

    4.

    Jangka Waktu Penyelesaian

    Kurang lebih 1 (satu) hari

    5.

    Biaya/Tarif

    Seluruh proses tidak dipungut biaya

    6.

    Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

    Email : kesbangpol.kabsekadau2017@gmail.com

    No. Hp : 081345924156


  • Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Melapor Ormas

    Diposting tanggal : 18-Jun-2021

    STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORMAS

    Dasar

    Hukum

    1.

    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.


    2.

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan


    3.

    Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang


    4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau

    5.  Peraturan Bupati Sekadau Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau


    No.

    KOMPONEN

    URAIAN

    1.

    Produk Layanan

     PPenerbitan Surat Keterangan Melapor Ormas

    2.

    Persyaratan Pelayanan
    1. Surat Pengantar Pemberitahuan Keberadaan Ormas ditujukan kepada Bupati Sekadau Up.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau
    2. Surat Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari KEMENKUMHAM RI/Pemerintah
    3. SK Susunan Pengurus di Daerah
    4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas
    5. Biodata pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara)
    6. Pas foto pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara)
    7. Foto copy KTP pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara)
    8. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas
    9. NPWP atas nama Ormas
    10. Foto kantor/sekretariat Ormas
    11. Keabsahan kantor/sekretariat Ormas dengan melampirkan bukti kepemilikan/surat ijin kontrak/ijin pakai dari pemilik bangunan

    3.

    Sistem Mekanisme dan Prosedur

    1. Pemohon mengisi buku tamu dan menyampaikan berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas
    2. Staf Analis menerima berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas dan  mengagendakan di surat masuk serta menyertakan lembar disposisi dan menyampaikan ke Kasubbid Ormas
    3. Kasubbid Ormas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan serta menyampaikan ke Kabid
    4. Kabid menelaah berkas proposal permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas yang sudah diverifikasi dan diperiksa Kasubbid
    5. Kabid memerintahkan Kasubbid dan Staf Analis membuat draf surat Keterangan Melapor (bagi ormas berbadan hukum) atau Surat Keterangan Pemberitahuan Keberadaan Ormas (bagi ormas yang tidak berbadan hukum)
    6. Kabid Memeriksa dan memaraf draft surat keterangan keberadaan Ormas yang telah dibuat Kasubbid Ormas dan Staf Analis
    7. Mengajukan draft surat Surat Keterangan keberadaan ormas beserta berkas persyaratan kepada Sekretaris untuk diparaf
    8. Menandatangani draft surat Surat Keterangan keberadaan Ormas
    9. Memberikan nomor surat Surat Keterangan Keberadaan Ormas
    10. Memperbanyak serta mengesahkan/memberi stempel pada Surat Keterangan Keberadaan Ormas
    11. Menyerahkan Surat Keterangan Keberadaan Ormas kepada Pemohon dan pihak terkait lainnya sesuai tembusan

    4.

    Jangka Waktu Penyelesaian

    Kurang lebih 1 (satu) hari

    5.

    Biaya/Tarif

    Seluruh proses tidak dipungut biaya

    6.

    Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

    Email : kesbangpol.kabsekadau2017@gmail.com

    No. Hp : 081345924156


  • Pelayanan Layanan Data dan Pengaduan

    Diposting tanggal : 18-Jun-2021

    STANDAR PELAYANAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN

     

    NO

     

    KOMPONEN

     

    URAIAN

    1.

    Dasar Hukum
    1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
    2. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteran sosial.
    3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penyandang Disabilitas
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang upaya Peningkatan Kesejahteran Sosial Penyandang Disabilitas
    5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

    2.

    Produk Layanan

    Pelayanan data dan Pengaduan

    3.

    Persyaratan Pelayanan

    1. Surat Permohonan tertulis maupun Ponsel
    2. Menunjukan Identitas Pribadi
    3. Foto copy KTP/SIM
    4. Mengisi Buku Tamu atau daftar Buku Pengaduan
    5. Mengisi Formulir permintaan Data yang dibutuhkan dan Pengaduan
    6. Menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi

    4.

    Sistem Mekanisme dan Prosedur

    1. Pemohon datang Kekantor dan menjumpai petugas layanan data dan pengaduan
    2. Pemohon  Mengisi Buku Tamu atau buku Pengaduan dengan memperlihatkan Identitas diri ( KTP,SIM dll)
    3. Pemohon Mengisi Formulir Permintaan data atau Pengaduan
    4. Petugas Pelayanan memproses permintaan permohon sesuai dengan  formulir
    5. Petugas administrasi melakukan registrasi surat Pemohon dan menyampaikan ke sekretaris. Untuk selanjutnya Sekretaris meminta pertimbangan Kepala Dinas.
    6. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dilanjutkan kepada kepala Seksi.
    7. Kepala Seksi akan melakukan observasi serta verifikasi apakah memenuhi syarat untuk dapat data dan menerima Pengaduan untuk ditindak lanjuti atau sebaliknya dikembalikan kepada Pemohon.
    8. Kepala Seksi Meneruskan kepada Petugas data dan Pejabat Pengaduan untuk diproses permintaanya
    9. Petugas data dan Pejabat Pengaduan memproses permintaan Pemohon
    10. Kepala Bidang memeriksa dan memberi paraf Permintaan Pemohon dilanjutkan kepada Sekretaris.
    11. Sekretaris memeriksa dan memberi paraf Koordinasi.
    12. Kepala Dinas mengkaji menanda tangani Permintaan Pemohon
    13. Petugas administrasi menyerahkan Permintaan data kepada pemohon sesuai yang dibutuhkan sedangkan Pengaduan  akan diproses sesuai dengan pengaduan yang disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku

    5.

    Jangka Waktu Penyelesaian

    1 s/d 3 Minggu ( Sesuaikan dengan data yang diminta dan berat atau ringannya masalah Pengaduan yang disampaikan )

    6.

    Biaya /Tarif

    Tidak di pungut biaya / GRATIS.

    7.

    Penanganan pengaduan, saran dan masukan

    Email : bidang.rehsos.sekadau.@gmail.Com

    Telpon/SMS/ WhatsApp 085252375905


  • Pelayanan Permohonan Penyediaan Alat Bantu Disabilitas

    Diposting tanggal : 18-Jun-2021

    STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN ALAT BANTU DISABILITAS

     

    NO

     

    KOMPONEN

     

    URAIAN

    1.

    Dasar Hukum
    1. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteran sosial.
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penyandang Disabilitas.
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang upaya Peningkatan Kesejahteran Sosial Penyandang Disabilitas.
    4. Peraturan Peresiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

    2.

    Produk Layanan

    Penyedian Alat Bantu Disabilitas

    3.

    Persyaratan Pelayanan

    1. Surat Pengantar dari desa
    2. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM)
    3. Foto Copy KTP
    4. Foto Copy Kartu Keluarga
    5. Foto seluruh badan Pemohon Penyandang Disabilitas

    4.

    Sistem Mekanisme dan Prosedur

    1. Pemohon mengajukan surat pemohonan alat bantu disabilitas sesuai jenis kedisabilitasanya melalui Desa dengan surat pengantar dari Petugas Desa
    2. Petugas administrasi melakukan registrasi surat Pemohon dan menyampaikan ke Sekretaris. Untuk selanjutnya Sekretaris meminta pertimbangan Kepala Dinas.
    3. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang dan dilanjutkan kepada Kepala Seksi.
    4. Kepala Seksi akan melakukan Observasi serta verifikasi dan Validasi Berkas apakah memenuhi syarat untuk dapat bantuan Alat disabilitas atau sebaliknya dikembalikan kepada Pemohon.
    5. Kepala Seksi membuat SK Bupati dan Berita Acara serah terima barang
    6. Kepala Bidang memeriksa dan memberi paraf SK Bupati dan Berita Acara Serah Terima barang untuk dilanjutkan kepada Sekretaris.
    7. Sekretaris memeriksa dan memberi paraf Koordinasi SK Bupati.
    8. Kepala Dinas memeriksa dan memberi paraf Draf SK Bupati tentang Nama-nama penerima Alat Bantu Disabilitas untuk selanjutnya dikembalikan ke Kepala Seksi .
    9. Kepala Seksi menyerahkan Draf SK Bupati kepada admin JDIH untuk dikoreksi di bagian Hukum.
    10. Petugas administrasi melakukan registrasi dan penomoran serta mengarsipkan SK Bupati tentang Nama-nama Penerima Alat Bantu Disabilitas dan Berita Acara Serah Terima Barang yang telah selesai diproses.
    11. Pemohon menerima alat bantu disabilitas dengan Foto Penyerahan barang dan menanda tangani berita Acara (BA).

    5.

    Jangka Waktu Penyelesaian

    2 - 3 Bulan ( Sesuai dengan Ketersedian barang dan Penetapan SK Bupati Nama- nama Penerima Alat Bantu Disabilitas.

    6.

    Biaya /Tarif

    Tidak di pungut biaya / GRATIS.

    7.

    Penanganan pengaduan, saran dan masukan

    Email : bidang.rehsos.sekadau.@gmail.Com

    Telpon/SMS/ WhatsApp 085252375905


  • Standar Pelayanan Unit Pelayanan Metrologi (Tera dan Tera Ulang)

    Diposting tanggal : 04-Jun-2021

    REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PERLUASAN/PENGEMBANGAN

    NO.

    KOMPONEN

    URAIAN

    1.

    DASAR HUKUM

    • Undang- Undang Nomor 2 Thun 1981 tentang Metrologi Legal;
    • Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    • Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, SertaTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
    • Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor  xxx Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
    • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP;
    • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP;
    • SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis;
    • Dirjen SPK 248.SPK/KEP/12/2013 tentang Petunjuk teknis dan Pengawasan Cap tanda Tera

    2.

    PRODUK LAYANAN

    PERSYARATAN


    PELAYANAN SIDANG TERA ULANG UTTP DI LUAR KANTOR

    • Mengirim Undangan / pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT;
    • Menandatangani SPT;
    • Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;
    • Melakukan Pengujian TTU, mengisi Cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan / Atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
    • mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera;
    • Memeriksa dan menandatangani SKHP;
    • Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberi UTTP dan/ atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU


    PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG UTTP DI KANTOR

    • Mengajukan permohonan tera / tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal ( UML );
    • Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML, jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa perlengkapan, mengecek visual, memeberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan  untuk dilakukan TTU ke UPT / UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
    • Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan / Atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
    • Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
    • Memeriksa dan menandatangani SKHP;
    • Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan / atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.


    PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP DI TEMPAT UTTP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN

    • Mengajukan Permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML ;
    • Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka register permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
    • Menerbitkan SPT;
    • Melakukan Pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan /atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
    • Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
    • Menandatangani SKHP;
    • Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTTP.


    PELAYANAN TERA, TERA ULANG UTTP ANTAR UNIT METROLOGI LEGAL

    • Mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera/Tera Uang disertai rekomendasi untuk dilakukan tera/tera ulang kepada UML B melalui Kepala Dinas Masing-Masing
    • Mengajukan Permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML B;

      Menerima permohonan, meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU ( jika alat tersebut dapat dikerjakan dikantor

    • Jika UTTP terpasang di tempat Pakai/ Gedung Importir/ Pabrik maka diterbitkan SPT untuk melakukan pengujian di lapangan

    • Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan /atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;

    • Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
      Menandatangani SKHP;
      Menerbitkan SKHP, Menerbitkan SKRD, memberkaskan dokumen TTU.

    3.

    PENGELOLAAN STANDAR  UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG

    A. PEMINJAMAN STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG
    • Menugaskan penera untuk melaksanakan tera / tera ulang (TTU ) di Kantor, sidang tera ulang atau pelayanan tera dan tera ulang UTTP di tempat UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain;
    • Menerima penugasan dan meninventarisir standar ukuran dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian;
    • Meminjam standar ukuran dan peralatan pendukung yang diperlukan;
    • Mencatat standar ukuran dan peralatan pendukung yang dipinjam dalam formulir / Buku Peminjaman Standar;
    • Melaksanakan Pengujian UTTP;
    • Mengembalikan standar ukuran dan peralatan pendukung yang dipinjam;
    • Mencatat standar ukuran dan peralatan pendukung yang dikembalikan dalam formulir / Buku Peminjaman Standar ukuran dan Peralatan Pendukung.

    B. VERIFIKASI ULANG STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG ( EKTERNAL )

    • Mendata dan menjadwalkan verifikasi ulang standar ukuran dan Peralatan Pendukung
    • Memeriksa jadal verifikasi dan membuat konsep permohonan verifikasi serta mengajukan kepada Kepala UML yang berwenang.
    • Menetapkan jaadwal pelaksanaan verifikasi ulang standar dan mengajukan permohonan pelaksanaan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung ke BSML/ Ditmet'
    • Melaksanakan Verifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung.

    C. VERIFIKASI STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG ( INTERNAL )

    • Mendata dan menjadwalkan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung yang akan di verifikasi secara internal;
    • Memeriksa jadal verifikasi internal dan mengajukan kepada Kepala UML yang berwenang.
    • Menetapkan jaadwal pelaksanaan verifikasi internal standar Ukuran dan Peralatan Pendukung ke BSML/ Ditmet'
    • Melaksanakan Verifikasi inetrnal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung dan membuat konsep sertifikat standar Ukuran dan Peralata Pendukung;
    • Memeriksa konsep sertifikat standar ukuran dan peralatan pendukung;
    • Menandatangani sertifikat verifikasi standar Ukuran dan Peralatan pendukung

    D. PEMELIHARAAN STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG

    • Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan pendukung
    • Melakukan pengelolaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung yang meliputi:
      • Inventarisasi peralatan;
      • Perekaman penggunaan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
      • Pengecekan standar Ukuran Peralatan pendukung; dan
      • Perekaman suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung setiap hari.
    • melakukan monitorong dan evaluasi kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;

    4.

    PENGELOLAAN CAP TANDA TERA ( CTT )

    A. PERMOHONAN DAN PENGAMBALIAN CTT KE DITMET

    • Mengusulkan daftar kebutuhan CTT untuk tahun berikutnya
    • Mengajukan permohonan ke Direktur Metrologi
    • Menginventarisasi kebutuhan CTT, menetapkan kebutuhan CTT mengepak CTT;
    • Menerima surat dan membuat SPT untuk pengambilan CTT ke Direktorat Metrologi
    • Membuka kotak CTT, memeriksa, mengidentifikasi jenis dan jumlah Cap Tanda Tera, membandingkan dengan daftar pada surat pengamtar dari Direktur serta menandatangani Buku Pengambilan Cap Tanda Tera apabila telah sesuai;
    • Kepala Dinas menerima CTT setelah pemakaian CTT selama setahun, menandatangani Berita Acara Serah Terima Cap Tanda Tera Sah Yang telah Habis Masa Pembubuhannya;
    • Menerima CTT yang telah habis masa berlakunya dan berita acara pengambilan CTT tanda tera sah

    B. PENGGUNAAN CTT

    • Mempersiapkan Surat tugas untuk pelaksanaan tera dan tera ulang
    • Menandatangani Surat tugas;
    • mengajukan formulir CTT dan perlengkapan lain yang akan dipinjam;
    • Mencatat jumlah dan jenis CTT yang akan dipinjam pada buku pengelolaan CTT dan mempersiapkan CTT;
      • Menerima dan memeriksa kesesuaian jumlah jenis CTT yang dipinjam dan menandatangani buku pengelolaan CTT;
      • Menggunakan CTT untuk pelaksanaan tera dan tera ulang.
      • Mengembalikan CTT dan menandatangani Buku pengelolaan CTT
    • memastikan CTT telah sesuai dengan Buku pengelolaan CTT dan menyimpan CTT ke dalam brankas CTT.

    5.

    WAKTU PELAYANAN

    5 Hari Kerja

    6.

    BIAYA

    0/GRATIS !!!!

    7.

    PENANGANAN,  PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

    1. Email : disperindagkop.skd@gmail.com
    2. Telp/sms : -
    3. Kotak Saran : Ada
    4. Kotak Tingkatan Kepuasan : Ada


  • Validasi Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA)

    Diposting tanggal : 25-Oct-2019

    Notifikasi Validasi Tenaga Kerja Asing (TKA)


  • Tanda Daftar usaha pengolahan hasil perikanan

    Diposting tanggal : 25-Oct-2019

    Dokumen Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan